Global-hukumindonesia.id, Sukabumi - Rp. 230 Juta, Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan tajam. Anggaran ratusan juta rupiah yang seharusnya untuk kesejahteraan warga justru diduga menjadi bancakan oknum dan tidak jelas pertanggungjawabannya.
Informasi yang dihimpun, bahwa BumDes Desa Buniwangi yang bernama BumDes Sahabat Kita Buniwangi mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp.230 Juta pada tahun 2025. Dana fantastis tersebut di alokasikan untuk usaha Distributor Ikan Laut yang dinilai sangat potensial mengingat Desa Buniwangi berada di wilayah pesisir Palabuhanratu.
Namun faktanya, hingga kini usaha tersebut tidak terlihat berjalan dan manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.
Menurut salah satu staf Desa Buniwangi yang dikonfirmasi melalui jaringan seluler, dirinya membenarkan adanya anggaran tersebut. Namun saat disinggung soal pengelolaan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), ia terkesan bungkam dan tidak bisa menjelaskan secara rinci.
"Dana BumDes Sahabat Kita Buniwangi itu Rp.230 juta untuk usaha distributor ikan laut. Tapi ya begitu, diduga jadi bancakan," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Pembangunan Kabupaten Sukabumi, Rd. Hadi Haryono, C.CPL, dengan tegas meminta Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi untuk segera melakukan audit menyeluruh.
"Jelas ini harus dipertanyakan. Anggaran Rp.230 juta itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Pihak hukum perlu mempertanyakan LPJ BumDes Sahabat Kita Buniwangi ini. Jika terbukti ada penyelewengan, harus diproses hukum tanpa pandang bulu", tegas Rd. Hadi Haryono, C.CPL, Senin (05/10/2026).
Ia menambahkan, BumDes dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya oknum tertentu.
Sementara itu, Direktur BumDes Sahabat Kita Buniwangi berinisial *IS*, saat coba dikonfirmasi oleh tim FKWSB hingga berita ini diterbitkan, sulit dihubungi dan terkesan menghindar.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Dana Desa dan Dana BumDes di seluruh wilayah kabupaten Sukabumi tidak disalahgunakan. (*)
Social Header