Global-hukumindonesia.id, Jambi — Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki September. Periode ini dinilai menjadi salah satu fase penting karena ancaman karhutla berpotensi meningkat.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengatakan penanganan karhutla pada September membutuhkan kesiapsiagaan dan kerja sama dari berbagai pihak. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan TNI, Polri hingga masyarakat.
“Puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini", ujar Raja Antoni seusai meninjau kondisi karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Raja Antoni menyebut perkembangan karhutla di sejumlah wilayah masih perlu mendapat perhatian serius. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, misalnya, kembali mengalami peningkatan titik panas atau hotspot setelah sebelumnya menunjukkan tren penurunan.
Kondisi tersebut membuat kedua provinsi itu kembali menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla secara nasional.
Sementara itu, Menhut turut melakukan pemantauan melalui udara terhadap kondisi karhutla di Jambi. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Jambi Al Haris, serta unsur TNI dan Polri.
Raja Antoni menegaskan kondisi Jambi juga tetap harus dijaga meskipun perkembangan karhutla di wilayah tersebut relatif terkendali.
Ia menjelaskan, munculnya tambahan hotspot perlu segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan apakah titik tersebut benar-benar merupakan titik api (fire spot).
“Seperti yang saya katakan tadi, trennya baik. Bahkan per hari kemarin hotspot-nya nol. Namun, data itu tercatat hingga pukul 23.59. Pagi hari ini ternyata ada tambahan hotspot dan perlu dicek kembali apakah merupakan fire spot", jelasnya.
Menurut Raja Antoni, hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan tidak boleh menurun, terutama selama September yang diperkirakan menjadi periode penting dalam pengendalian karhutla.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan masyarakat memperkuat koordinasi serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.
“Semua saya harap, Pemda, TNI, Polri, termasuk masyarakat, bersama-sama berpartisipasi untuk mengatasi persoalan karhutla ini", tegas Raja Antoni.
Pemerintah berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat menjaga kondisi wilayah rawan tetap terkendali sekaligus mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama periode rawan karhutla. (DM)
Social Header