𝗞𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗕𝗨𝗔𝗛 𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗕𝗜𝗦𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗧𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞 𝗣𝗜𝗗𝗔𝗡𝗔?

Oleh: Weny Friaty, S.H., (Advokat dan Konsultan Hukum)

𝗗𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺

1️⃣ UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

      Kedua UU ITE

2️⃣ Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024

3️⃣ UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

𝗔𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗸𝘀𝘂𝗱 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘂𝗷𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻

📌 Ujaran kebencian adalah :

 Ekspresi atau penyebaran informasi yang menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan identitas tertentu, yang dilakukan dengan sengaja dan di depan umum serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

☑️ Tidak setiap ucapan kasar, menyakitkan, menghina, atau membuat orang tersinggung otomatis merupakan tindak pidana ujaran kebencian.

Secara hukum, kita harus membedakan antara:

✅ kritik

✅ penghinaan terhadap individu  

✅ pencemaran nama baik 

✅ ujaran kebencian terhadap golongan/

      kelompok tertentu 

✅ penghasutan 

✅ diskriminasi.

👉 Masing-masing mempunyai unsur dan dasar hukum yang berbeda.

Misalnya :

➡️ “Dia menghina saya", berarti hate speech

⏩  Belum tentu.

☑️ Kalau serangannya ditujukan kepada kehormatan seseorang secara individual, konstruksinya dapat lebih dekat kepada pencemaran/penghinaan, bukan otomatis ujaran kebencian.

𝗨𝗷𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸

🔸 Pasal 28 ayat (2) UU ITE, pada pokoknya 

✅ Melarang orang dengan sengaja dan tanpa 

      hak mendistribusikan atau 

      mentransmisikan informasi/dokumen 

      elektronik 

✅ Yang bersifat menghasut, mengajak, atau 

      memengaruhi orang lain sehingga 

      menimbulkan kebencian atau permusuhan

✅ Terhadap individu dan/atau kelompok 

      masyarakat tertentu berdasarkan:

      ➡️ ras

      ➡️ kebangsaan

      ➡️ etnis

      ➡️ warna kulit

      ➡️ agama

      ➡️ kepercayaan

      ➡️ jenis kelamin

      ➡️ disabilitas mental, atau

      ⏩ disabilitas fisik.

❎ Pasal 28 ayat (2) TIDAK BOLEH dibaca begitu saja. 

🔸 Melalui Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal  29 April 2025, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

📌 MK menyatakan frasa mengenai pendistribusian/transmisi informasi yang menghasut, mengajak atau memengaruhi sehingga menimbulkan kebencian/permusuhan tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

👉 "hanya informasi/dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan."

👉 Artinya, sekarang tidak cukup hanya mengatakan hal yang mengandung SARA + ada yang tersinggung, itu bisa dikenakan Pasal 28 ayat (2).

𝗔𝗱𝗮 𝘂𝗻𝘀𝘂𝗿 “𝗥𝗜𝗦𝗜𝗞𝗢 𝗡𝗬𝗔𝗧𝗔”

Setelah Putusan MK tersebut, penerapan Pasal 28 ayat (2) harus lebih ketat.

⏩ Harus dilihat apakah konten itu:

① Berdasarkan identitas tertentu

② Dilakukan dengan sengaja

③ Dilakukan di depan umum

④ Menimbulkan risiko nyata terhadap:

     ✅ diskriminasi

     ✅ permusuhan, atau

     ✅ kekerasan.

⏩ Ini merupakan batas penting agar Pasal 28 ayat (2) tidak digunakan secara serampangan terhadap setiap ekspresi yang tidak disukai.

Contoh :

Misalnya seseorang menulis:

1️⃣ “Saya tidak suka pelayanan kelompok X.”

👉 Itu belum otomatis ujaran kebencian.

Bandingkan dengan:

2️⃣ “Usir semua orang dari etnis X dari daerah ini! Jangan beri mereka pekerjaan dan jangan berbisnis dengan mereka!”

👉 Kalimat kedua jauh lebih dekat dengan karakter hate speech, karena bukan sekadar menyampaikan ketidaksukaan, tetapi mengajak orang lain melakukan tindakan terhadap kelompok berdasarkan identitasnya.

Contoh lain:

3️⃣ “Saya tidak setuju dengan ajaran agama X.”

👉 Tidak otomatis ujaran kebencian.

4️⃣ “Serang semua penganut agama X dan 

      hancurkan tempat mereka!”

👉 Kalimat ke- 4️⃣ mengandung seruan terhadap kelompok berdasarkan identitas agamanya dan berpotensi menimbulkan diskriminasi atau permusuhan.

𝗨𝗝𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗕𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗨𝗥𝗨𝗧 𝗞𝗨𝗛𝗣 𝗡𝗔𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟

🔸 Pasal 242 KUHP, mengatur :

✅ Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan/kelompok penduduk Indonesia berdasarkan:

✅ ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

✅ Ancaman pidananya penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

📌 Pasal 242 tidak identik dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

📌 Pasal 242 KUHP menggunakan unsur “Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap golongan/kelompok tertentu. 

🔸 Pasal 243 ayat (1) KUHP, pada pokoknya :

1️⃣ mengatur orang yang melakukan:

✅ menyiarkan

✅ mempertunjukkan

✅ menempelkan tulisan/gambar agar terlihat 

      umum

✅ memperdengarkan rekaman agar terdengar 

      umum, atau

✅ menyebarluaskan dengan sarana teknologi 

      informasi

2️⃣ Yang berisi pernyataan perasaan permusuhan terhadap golongan/kelompok penduduk berdasarkan identitas tertentu, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang.

3️⃣ Ancaman pidananya dapat mencapai 4 tahun penjara atau denda kategori IV.

👉 Artinya, unsur akibatnya juga penting, yaitu yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang.

𝗨𝗷𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗮𝗴𝗮𝗺𝗮

🔸 Setelah penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026, Pasal 300 KUHP, pada pokoknya mengatur setiap orang yang di muka umum:

✅ melakukan perbuatan yang bersifat 

      permusuhan

✅ menyatakan kebencian atau permusuhan

✅ menghasut untuk melakukan kekerasan 

      atau diskriminasi,

✅ terhadap orang lain, golongan, atau 

      kelompok atas dasar agama atau 

      kepercayaan di Indonesia

👉 diancam pidana paling lama 3 tahun atau 

      denda kategori IV.

⏩ Ini juga menunjukkan mengapa analisis ujaran kebencian sekarang tidak boleh hanya berhenti pada UU ITE.

𝗗𝗶𝘀𝗸𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘀𝗶 𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗲𝘁𝗻𝗶𝘀

🔸 Pasal 244 KUHP, pada pokoknya mengatur :

✅ Perbuatan melakukan pembedaan, 

      pengecualian, pembatasan atau pemilihan 

✅ Berdasarkan ras dan etnis 

✅ Yang mengakibatkan pencabutan atau 

      pengurangan pengakuan, perolehan atau 

      pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar 

✅ Dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, 

      ekonomi, sosial, dan budaya.

𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗼𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀 𝘂𝗷𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻

1️⃣ Kritik

➡️ “Saya menilai kebijakan organisasi X buruk dan merugikan masyarakat.”

➡️ “Saya kecewa dengan kinerja Wali Kota. Menurut saya program ini gagal dan anggarannya tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.”

👉 Ini pada dasarnya adalah kritik/pendapat mengenai kinerja dan kebijakan, bukan otomatis pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian.

👉 Kritik terhadap gagasan tidak boleh otomatis disamakan dengan penghasutan kebencian terhadap manusia yang menganut gagasan tersebut.

2️⃣ Ketidaksetujuan

➡️ “Saya tidak setuju dengan pandangan kelompok X.”

3️⃣ Perdebatan

➡️ Perdebatan keras mengenai politik, agama, budaya, kebijakan pemerintah atau isu sosial tidak otomatis menjadi tindak pidana ujaran kebencian.

4️⃣ Penghinaan individual

➡️ “Kamu bodoh.”

❎ Bisa merupakan ucapan tidak pantas dan dalam konteks tertentu dapat bersinggungan dengan ketentuan lain, tetapi tidak otomatis menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗸𝗮𝗹𝗮𝘂 𝘀𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗽𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵?

Misalnya:

👉 “Wali kota ini tidak becus bekerja.”

❎ Kritik terhadap pejabat/kinerja, sehingga tidak otomatis hate speech.

👉 “Karena wali kota itu berasal dari etnis X, semua orang etnis X memang tidak pantas menjadi pemimpin. Usir mereka!”

✅ Serangannya bergeser dari kinerja 

      seseorang kepada identitas suatu 

      kelompok.

✅ Artinya, kritik terhadap perbuatan ≠ 

      serangan terhadap identitas

𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗿𝗲𝗽𝗼𝘀𝘁 𝗯𝗶𝘀𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝘂𝗷𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻?

☑️ Bisa.

📌 Kalau seseorang secara sadar ikut mendistribusikan atau mentransmisikan konten elektronik yang memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2), tindakannya tetap harus dianalisis berdasarkan perannya sendiri.

❎ Namun repost tidak otomatis pidana.

☑️ Harus dibuktikan seluruh unsur pasalnya dan memperhatikan pemaknaan MK mengenai kesengajaan, ruang publik, identitas tertentu, dan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘆𝗲𝗯𝗮𝗿𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗴𝘂𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻?

☑️ Ujaran kebencian dapat disampaikan melalui:

➡️ Tulisan, 

➡️ komentar,

➡️ caption

➡️ gambar/meme

➡️ video, rekaman suara, livestream 

➡️ postingan, repost, dan 

➡️ bentuk komunikasi publik lainnya.

☑️ Yang menentukan bukan hanya bentuk kalimatnya, tetapi harus diperiksa juga :

✅ Siapa sasarannya? 

✅ Berdasarkan identitas apa? 

✅ Apa konteksnya? 

✅ Di mana disampaikan? 

✅ Apa maksudnya? 

✅ Apa dampak/risiko nyata yang 

      ditimbulkannya?

𝗕𝗲𝗱𝗮 𝗨𝗝𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗕𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗡 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗘𝗡𝗖𝗘𝗠𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗡𝗔𝗠𝗔 𝗕𝗔𝗜𝗞

📌 Pencemaran nama baik :

⏩ Fokusnya pada kehormatan atau nama baik orang tertentu melalui penuduhan suatu perbuatan.

Contoh :

☑️ Seseorang menulis di Facebook:

1️⃣ “Si A itu penipu. Dia menggelapkan uang arisan anggota untuk kepentingan pribadinya.”

✅ Ini berpotensi pencemaran nama baik, karena ada orang tertentu (A) dan ada perbuatan konkret yang dituduhkan, yaitu menipu/menggelapkan uang, lalu tuduhan itu disampaikan agar diketahui orang lain.

2️⃣ “Si A menyebalkan dan saya tidak suka dia.”

❎ Kalimat ini mungkin kasar atau tidak menyenangkan, tetapi tidak serta-merta merupakan pencemaran karena belum tentu terdapat tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu.

3️⃣ “Budi mencuri uang perusahaan Rp100 

      juta.”

✅ Sasarannya Budi sebagai individu, dan ada 

      perbuatan konkret yang dituduhkan 

      kepadanya.

📌 Ujaran kebencian :

🔸 Dalam konteks Pasal 28 ayat (2) UU ITE 

      setelah Putusan MK:

⏩ Fokusnya kepada penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Contoh :

☑️ Seseorang mengunggah postingan :

4️⃣ “Semua orang dari etnis B adalah penipu. Jangan beri mereka pekerjaan dan usir mereka!”

✅ Ini jauh lebih dekat dengan konstruksi ujaran kebencian, karena yang diserang bukan kehormatan seorang individu akibat perbuatan tertentu, melainkan sekelompok orang berdasarkan identitas etnisnya, disertai ajakan kepada orang lain untuk melakukan tindakan diskriminatif/permusuhan.

5️⃣ “Semua penganut agama X harus diusir dari kampung ini. Jangan izinkan mereka tinggal dan berusaha di sini!”

👉 Ini bukan lagi sekadar “Saya tidak setuju dengan agama X.”

✅ Ada seruan terhadap kelompok berdasarkan identitas agama yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau permusuhan.

6️⃣ "Budi berasal dari etnis X. Orang-orang etnis X memang tidak boleh dipercaya. Jangan pekerjakan mereka dan usir mereka dari lingkungan kita!”

✅ Serangannya telah bergeser kepada kelompok berdasarkan identitas etnis, bahkan disertai ajakan memperlakukan kelompok tersebut secara diskriminatif.

𝗞𝗘𝗦𝗜𝗠𝗣𝗨𝗟𝗔𝗡 

✔️ Tidak semua ucapan yang menyakitkan adalah ujaran kebencian. 

✔️Hukum tidak menilai hanya dari apakah seseorang tersinggung. Harus dilihat isi pernyataan, sasaran, identitas yang diserang, konteks, kesengajaan, cara penyebaran, serta risiko nyata yang ditimbulkannya.

✔️ Kritik jangan dikriminalisasi sebagai ujaran kebencian. Tetapi kebebasan berpendapat juga bukan alasan untuk menghasut kebencian, diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap orang lain karena identitasnya.

✔️ Pencemaran nama baik menyerang REPUTASI seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan. 

✔️ Ujaran kebencian menyerang orang/kelompok karena IDENTITAS tertentu dan mendorong kebencian atau permusuhan.

✔️ Jangan menilai tindak pidana hanya dari satu potongan kalimat. Konteks, sasaran, maksud, media penyebaran, dan seluruh unsur pasalnya tetap harus diperiksa.

✔️ Pasal 27 dan 28 UU ITE, penerapannya harus dibaca bersama Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 dan ketentuan pidana yang berlaku setelah KUHP Nasional efektif pada 2026.

𝙎𝙞𝙡𝙖𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙗𝙖𝙜𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙟𝙞𝙠𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙛𝙖𝙖𝙩 😊

#edukasihukum #ujarankebencian #melekhukum. (*)