Global-hukumindonesia.id, Pangkalpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti persoalan penyaluran solar subsidi untuk nelayan yang diduga tidak tepat sasaran. Kondisi ini dinilai merugikan para nelayan yang selama ini menggantungkan aktivitas melaut pada ketersediaan bahan bakar bersubsidi.
Pernyataan itu disampaikan Didit saat menerima berbagai keluhan terkait distribusi BBM subsidi nelayan di ruang kerjanya, Rabu (01/07/2026).
Menurutnya, sejumlah nelayan mengaku tidak menerima kuota solar subsidi sebagaimana yang telah ditetapkan. Bahkan, ada nelayan yang seharusnya memperoleh jatah hingga 2.000 liter per bulan, namun hanya menerima sekitar 800 liter.
“Ini yang menjadi perhatian serius kami. Subsidi itu hak nelayan, bukan untuk pihak lain. Kalau nelayan yang berhak justru tidak mendapatkan sesuai ketentuan, berarti ada persoalan yang harus segera dibenahi", tegas Didit.
Ia mengapresiasi langkah cepat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel bersama pihak Pertamina yang berkomitmen melakukan pendataan ulang nelayan penerima subsidi. Proses pendataan tersebut ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan.
Setelah data penerima subsidi diverifikasi, DPRD Babel akan menggelar pertemuan lanjutan guna menyusun sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat.
“Kita ingin subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak. Pengawasannya nanti akan melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan agar tidak ada lagi penyimpangan", ujarnya.
Didit menegaskan, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bekerja dengan risiko tinggi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karena itu, hak mereka terhadap subsidi BBM harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak mana pun.
“Nelayan meninggalkan keluarga mereka malam hari untuk mencari nafkah di laut. Jangan sampai hak yang menjadi penopang pekerjaan mereka justru diambil atau dialihkan kepada pihak yang tidak berhak", katanya.
DPRD Babel, lanjut Didit, berkomitmen mengawal penataan ulang distribusi BBM subsidi di seluruh wilayah Bangka Belitung menyusul maraknya keluhan nelayan yang ramai disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.
“Kami wajib menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan nelayan menjadi perhatian serius DPRD", tandasnya. (Ali Rachmansyah)
Social Header