Global-hukumindonesia.id, Sarolangun – Polemik dugaan selisih anggaran proyek pembangunan gudang dan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Sarko kini mulai menemukan penjelasan. Salah satu oknum TNI di Sarolangun menyampaikan bahwa anggaran proyek sebesar Rp1,1 miliar per titik yang diterima kontraktor menjadi sekitar Rp1,040 miliar karena adanya sistem subsidi silang untuk menutupi tingginya biaya pembangunan di wilayah terpencil.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ramainya sorotan publik terkait dugaan adanya selisih dana sekitar Rp60 juta per titik proyek yang sebelumnya memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Anggaran koperasi merah putih itu Rp1,1 miliar. Yang turun ke kontraktor menjadi Rp1,040 miliar karena subsidi silang untuk menutupi harga barang di tempat terpencil", ujar oknum TNI tersebut saat dikonfirmasi.
Menurut penjelasan yang beredar, dana tersebut digunakan membantu pembiayaan pembangunan di daerah dengan akses sulit seperti Limun, Batang Asai, hingga wilayah pedalaman lainnya. Tingginya harga material bangunan, biaya transportasi, serta medan yang berat disebut menjadi faktor utama membengkaknya biaya pembangunan di kawasan tersebut.
Harga semen yang di wilayah kota berkisar Rp65 ribu per sak disebut bisa melonjak hingga di atas Rp100 ribu di daerah tertentu. Belum lagi ongkos mobilisasi material yang memerlukan biaya besar akibat kondisi jalan dan jarak tempuh yang sulit.
Meski penjelasan tersebut dinilai mulai menjawab rasa penasaran masyarakat, publik justru mempertanyakan mengapa mekanisme subsidi silang itu tidak disampaikan secara terbuka sejak awal. Kurangnya transparansi disebut menjadi penyebab munculnya dugaan liar dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Sorotan semakin tajam karena proyek Koperasi Merah Putih di wilayah Sarko disebut mencapai ratusan titik. Jika dikalkulasikan, nilai selisih Rp60 juta per titik itu diperkirakan mencapai angka puluhan miliar rupiah.
Di media sosial, perdebatan pun terus berlangsung. Sebagian warga menilai alasan subsidi silang cukup masuk akal mengingat kondisi geografis wilayah pedalaman, sementara sebagian lainnya meminta rincian penggunaan anggaran dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Kalau memang untuk membantu daerah terpencil, ya bagus. Tapi masyarakat juga berhak tahu rincian penggunaannya supaya tidak muncul fitnah dan kecurigaan", tulis salah satu komentar warga di media sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi secara tertulis dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai mekanisme teknis subsidi silang tersebut. Polemik proyek Koperasi Merah Putih diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik dalam waktu dekat. (Ariyanto)
Social Header