Global Hukum Indonesia, Lombok Utara – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, beredar informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Utara terkait dugaan adanya dorongan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membeli sarung Lebaran yang dikaitkan dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Zainudin Gubernur DPW Lira NTB, mengatakan, "informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa OPD diminta berpartisipasi dalam pembelian sarung tersebut. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi apakah pembelian itu merupakan bentuk dukungan sukarela terhadap produk daerah atau bagian dari arahan internal tertentu", ujarnya.
"Isu ini mulai ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat dan pengusaha kecil karena melibatkan hubungan antara BUMD dan Instansi Pemerintah Daerah. Beberapa pihak menilai, apabila benar terdapat tekanan dalam bentuk apapun, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi kurang baik terhadap tata kelola lembaga daerah", tandasnya.
"Di sisi lain, dukungan terhadap produk lokal melalui BUMD sebenarnya dapat menjadi langkah positif untuk mendorong perputaran ekonomi daerah, selama dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya kewajiban bagi OPD", tutupnya.
Ditempat yang berada pedagang sarung Andi mengatakan, benar saya mengalami kerugian akibat adanya pesanan bahan sarung yang tidak jadi di beli, padahal sebelum nya sudah ada komunikasi dengan OPD sesuai pembelian.
Saya telah menyiapkan puluhan dus kain sarung, Namun hingga kini, pesanan tersebut dibatalkan oleh OPD, padahal saya sudah belanja banyak barang sesuai yang di beli, tapi jawaban dari OPD kata nya sudah beli ke BUMD, terangnya.
Hingga berita ini diturunkan dan di konfirmasi lewat chat WhatsApp dan telpon selular belum ada keterangan resmi dari pihak BUMD Lombok Utara.
Masyarakat berharap pihak terkait dapat memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik di tengah publik, terutama menjelang momentum Lebaran. (ms)
Social Header