Global-hukumindonesia.id, Muaro Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi bergerak cepat menanggapi insiden keracunan massal yang menimpa warga beberapa waktu lalu. Bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD, pimpinan dewan menggelar pertemuan intensif bersama Satuan Pelayanan Program Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG), (Selasa, 3/2/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Wakil Ketua II Jurjani. Turut hadir anggota dewan Usman Halik, Robinson Sirait, Ramadhan Mahir, dan Edison.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas peristiwa keracunan massal yang terjadi pada Jumat, 30 Januari 2026. Fokus pembahasan diarahkan pada penelusuran penyebab insiden serta evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) penyediaan dan distribusi makanan oleh pihak terkait.
"Kami ingin memastikan penyebab pasti dari insiden ini agar tidak terulang kembali di masa depan. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami", tegas Wiranto saat membuka rapat.
Selain jajaran legislatif dan SPPG MBG, rapat juga dihadiri Camat Sekernan beserta jajaran stakeholder terkait. Kehadiran pihak kecamatan bertujuan menyampaikan laporan terkini mengenai kondisi para korban di lapangan serta langkah penanganan darurat yang telah dilakukan.
Dalam forum tersebut, anggota dewan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh penyedia jasa boga maupun program pangan yang beroperasi di wilayah Muaro Jambi. DPRD juga meminta transparansi hasil uji laboratorium dari pihak kesehatan guna memastikan penyebab keracunan dapat diketahui secara jelas.
Sejumlah poin penting yang dihasilkan dalam rapat antara lain meminta pihak kesehatan mempublikasikan hasil laboratorium secara terbuka, mendorong SPPG MBG memperketat kontrol kualitas (quality control) dalam setiap proses produksi dan distribusi makanan, serta memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan medis secara maksimal hingga pulih sepenuhnya.
Rapat berlangsung kondusif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan penyedia program. Langkah ini diharapkan mampu menjamin keamanan pangan serta mencegah kejadian serupa terulang di Kabupaten Muaro Jambi. (Viryzha)
Social Header