Global-hukumindonesia.id, Bogor — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. (Selasa, 24/02/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit dapur penyedia makanan bergizi. Setiap SPPG diwajibkan memenuhi standar kelayakan tertentu, mencakup aspek bangunan, sarana dan prasarana, hingga sistem operasional, guna menjamin keamanan serta mutu makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Namun demikian, pelaksanaan di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Salah satu dapur SPPG yang menjadi perhatian berada di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dapur MBG yang berlokasi di Jalan Cinagara RT 02 RW 03 tersebut dikelola oleh Yayasan Nurul Iman dan disebut-sebut memiliki luas bangunan yang diperkirakan kurang dari 300 meter persegi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dapur tersebut berada di bawah koordinasi Kepala SPPG bernama Andika Ghea Pramesuari, dengan Isak sebagai asisten lapangan.
Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi terkait pemenuhan standar kelayakan bangunan maupun perizinan operasional dapur SPPG tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan proses verifikasi SPPG di tingkat daerah, terutama mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk mendukung program MBG. Sejumlah pihak menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelaksanaan program benar-benar sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Hingga saat ini, media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak pengelola dapur maupun instansi terkait guna memperoleh penjelasan resmi dan menghadirkan informasi yang berimbang kepada publik. (DM)
Social Header