Global-hukumindonesia.id, Jakarta - Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mendorong penghentian impor daging serta anjuran pemeliharaan sapi bakalan Brahman Cross (BX) hingga satu tahun memicu polemik tajam. (Senin, 09/02/2026).
Kebijakan tersebut dinilai para pakar dan pelaku industri sebagai langkah populis yang mengabaikan kaidah teknis peternakan dan struktur ekonomi makro, yang justru berpotensi merugikan konsumen serta peternak lokal secara sistemik.
Kekeliruan Teknis, Sapi BX Bukan untuk Jangka Panjang, Salah satu poin krusial yang disorot adalah anjuran memelihara sapi bakalan BX selama 6 bulan hingga 1 tahun. Secara standar industri global, sapi BX didesain untuk skema penggemukan (feedlot) intensif dengan durasi optimal 90–120 hari.
Memaksakan pemeliharaan hingga satu tahun akan menyebabkan, Lonjakan Feed Cost Biaya pakan akan membengkak tanpa disertai pertambahan bobot yang proporsional.
Efisiensi FCR Menurun. Feed Conversion Ratio menjadi tidak ekonomis.
Risiko Mortalitas:
Kerentanan terhadap penyakit metabolik dan stres iklim tropis meningkat, yang berujung pada margin negatif bagi peternak.
Distorsi Harga dan Ketergantungan Australia
Menteri menyebut angka harga sapi BX yang dianggap tidak wajar, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan harga dari USD 2,4–2,6 menjadi USD 3,4–3,8 per kg live weight murni disebabkan oleh faktor global.
Supply shock di Australia dan lonjakan permintaan regional dari China serta Vietnam adalah penyebab utama, bukan karena manipulasi importir lokal.
Indonesia terjebak dalam ketergantungan struktural karena lebih dari 70% pasokan bertumpu pada satu negara. Menutup impor daging tanpa melakukan diversifikasi negara pemasok (seperti Brasil atau Meksiko) dianggap sebagai langkah reaktif yang tidak strategis.
Dampak Sosial:
Beban di Pundak Rakyat
Keputusan menutup keran impor daging di tengah minimnya stok nasional diprediksi akan menciptakan, Kelangkaan Pasokan Mendorong harga daging di pasar tradisional melambung tinggi.
Pukulan bagi UMKM:
Sektor kuliner dan rumah tangga akan menanggung beban biaya hidup yang kian berat.
Ketiadaan Buffer Stock:
Pemerintah tidak memiliki cadangan nasional yang kuat untuk melakukan intervensi harga. Kegagalan Desain Kebijakan Nasional. Masalah inti peternakan Indonesia bukanlah keberadaan daging impor, melainkan ketiadaan grand design yang komprehensif. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Sistem breeding (pembibitan) nasional yang mandiri.
Pabrik pakan berbasis bahan baku lokal yang murah. Sovereign feedlot milik negara untuk stabilisasi harga.
Kesimpulan dan Rekomendasi,
Pernyataan untuk menutup impor dan memelihara sapi BX selama satu tahun adalah kebijakan yang berbahaya karena salah secara teknis dan keliru secara ekonomi. Pemerintah seharusnya fokus pada negosiasi G2G (Government to Government) dengan Australia untuk kesepakatan harga, melakukan diversifikasi impor sapi hidup, dan membangun infrastruktur produksi nasional yang serius. Memaksakan narasi swasembada tanpa investasi pada infrastruktur pendukung hanyalah upaya memindahkan beban kegagalan desain kebijakan negara ke pundak rakyat dan pelaku usaha. (YUWA/redaksimghijabar@gmail.com)
Social Header