Global-hukumindonesia.id, Jakarta – Sebagai kementerian koordinator, nilai tambah utama Kemenko Polkam tidak terletak pada pelaksanaan teknis program, melainkan pada kemampuan menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, objektif, dan dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan merupakan value utama sekaligus identitas Kemenko Polkam.
Demikian pernyataan yang disampaikan Inspektur Kemenko Polkam, Gausudin Amin Yusup pada acara Diseminasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Inilah produk strategis yang membedakan peran kita (Kemenko Polkam) dengan kementerian teknis, dan sekaligus menjadi tulang punggung dalam menjaga akuntabilitas kinerja Kemenko Polkam, baik kepada Presiden, maupun kepada publik", kata Gausudin.
Menurutnya, rekomendasi kebijakan yang baik bukan sekadar pendapat, tetapi harus disusun secara sistematis, berbasis data dan bukti. Hal ini berasal dari analisis yang tajam, serta mampu menjawab permasalahan strategis lintas sektor di bidang politik dan keamanan.
Gausudin menekankan bahwa penyusunan pedoman ini menjadi sangat penting agar seluruh unit di Kemenko Polkam memiliki kerangka, standar, dan bahasa kebijakan yang sama, sehingga rekomendasi yang dihasilkan konsisten, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Pedoman ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi koordinasi Kemenko Polkam dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasi, sehingga rekomendasi kebijakan yang disampaikan benar-benar menjadi rujukan, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber, khususnya kepada Prof. Syarif Hidayat dan Ibu Dra. Sri Yanuarti, yang telah berkenan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset dan evidence-based policy", kata Gausudin.
Ketua Komisi Ilmu Sosial, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa penyusunan Pedoman Sinkronisasi, Koordinasi dan Monitoring (PSKM-Polkam) merupakan instrumen strategis dan pendekatan sistematis berbasis bukti dalam merumuskan kebijakan Polkam. Selain itu, PSKM juga merupakan tools untuk memastikan rekomendasi kebijakan relevan dengan dinamika keamanan nasional dan kebutuhan publik.
Dengan tersusunnya PSKM-Polkam, diharapkan Kemenko Polkam dapat memiliki alat ukur kinerja yang komprehensif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika koordinasi lintas kementerian/lembaga di bidang politik dan keamanan. (Hadi, Pers Pokja Kemenko Polkam RI)
Social Header