Global-hukumindonesia.id, Sukabumi - Seorang figur yang patut diacungi jempol yaitu salah satu Sosok Anggota legislatif DPRD Kabupaten Sukabumi Ade Dasep besutan partai Gerindra, Saat ini Secara terang menderang atas cuitannya bahwasanya ada kebocoran atau kecurangan yang menyudutkan atau memepet kepada dugaan korupsi tentang Anggaran APBD pada tahun 2023 yang lalu.
Adanya dugaan kebocoran selisih anggaran APBD tahun 2023 sebesar 31 miliar, terus bergulir, dan menjadi sorotan masyarakat kabupaten Sukabumi, dan menjadi dugaan bidikan para Aparatur hukum (APH).
Ade Dasep Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi besutan Prabowo Subianto ini menilai, bahwa terendusnya dugaan selisih anggaran APBD miliaran tersebut, harus bisa dipertanggung jawabkan dan dibukakan ke publik oleh Jajaran Pemerintah Daerah, Sekda, SKPD, Inspektorat tentunya, dan tentunya DPRD sebagai fungsi budgeting dan kontroling Anggaran.
"Hal tersebut, agar tidak menjadi bola liar yang tak berujung, Meski Anggaran tersebut diduga sudah menjadi bentuk kolaborasi, konsolidasi, dan komitmen kuat jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, DPRD dan instansi terkait, ingin memajukan pembangunan daerah dalam mengelola APBD sebaik mungkin", terang A Dasep ZA.
Lebih lanjut dikatakannya, "Akan tetapi, saya merasa miris ketika mengendus dugaan selisih uang rakyat sebesar 31 miliar, dalam hal ini, seyogyanya seorang Kepala Daerah (Bupati) cekatan, dan Angkat bicara dalam menyikapi masalah krusial tersebut, agar publik atau masyarakat tidak bertanya tanya", tegasnya.
“Ya, harusnya seorang kepala daerah angkat bicara dalam hal dugaan selisih APBD yang nilainya fantastis. Inikan uang rakyat, hak rakyat juga untuk mengetahui. Pengelola APBD yakni SKPD harusnya segera memaparkan ke publik, agar transparansi anggaran tersebut larinya kemana saja dan difahami oleh semua rakyat sukabumi", ketus Ade Dasep kepada para awak media baru baru ini.
Menurut Ade Dasep, "Jangan sampai isu krusial ini tidak terkesan penyerapan anggaran, ini jadi bencakan, dan ada unsur kepentingan semata, tentu menimbulkan berbagi opini negatif,
Indikasi selisih ini tak rasional, dalam pengelolaan uang rakyat tentunya menjadi catatan buruk bagi pemerintah dalam menerapkan keuangan APBD. Dengan begitu kepala daerah tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan masalah dugaan terjadi selisih 31 miliar tahun anggaran 2023", bebernya.
Ade Dasep menegaskan, "bila pemerintah terus membisu, dan tidak angkat bicara dengan isu selisih anggran di APBD 2023, Secara pandangan membenarkan adanya dugaan praktek pemanfaatan atau kepentingan golongan koleganya.
"Jangan sampai muncul praduga di masalah ini telah terjadi praktek korupsi APBD 31 miliar di tahun anggaran 2023", ujarnya.
Coba dibuka secara terang benderang, uang rakyat ini diserap untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraan, pemberdayaan atau dipakai untuk kepentingan pribadi dan golongan?..., Apa perlu saya mengundang KPK untuk segera datang ke Kabupaten Sukabumi, guna menyikapi ini", tegas Anggota DPRD dua periode ini.
"Sebagai data grafis, terkait APBD sebesar Rp.16.614.857.768, selisih anggaran APBD murni tahun 2023, dan Rp. 15.117.965.645,- yaitu selisih pendapatan bagi hasil pajak daerah keseluruhan dengan jumlah Rp. 31.732. 823.413,-", pungkasnya.
Disisi lain ketua umum forum komunitas wartawan Sukabumi Bersatu Raden Hadi Haryono Kartadisastra dalam menyikapi hal ini mengatakan, "Saya minta kepada Bupati jangan berleha leha, hal ini bukan hal sepele, ingat Bupati, ini masalah uang Rakyat, Anda sebagai orang no satu di sukabumi harus Angkat bicara kepada masyarakat kabupaten sukabumi, Agar masyarakat tau keabsahaan dugaan selisih Anggaran sampai miliaran tersebut", ungkap Rd. Hadi yang berdarah Banten Cirebon ini.
Lebih lanjut dikatakannya, "Apabila Bupati sukabumi tidak bisa memberikan keterangan terhadap masyarakat kabupaten Sukabumi terkait selisih Anggaran pada tahun Anggaran APBD 2023 yang lalu, yang baru terkuak tahun ini, Demi Allah saya tidak main main, dengarkan Bupati saya beserta masyarakat akan melakukan unjuk Rasa besar besaran, anda Bupati, maaf jangan selalu menumbalkan bawahan mu saja, Andalah yang harus berbicara terhadap publik, jelaskan yang sesungguhnya, agar masyarakat kabupaten sukabumi tau keabsahannya, jangan duduk manis anda Bupati", ketus Hadi. (D Martin)
Social Header