Ini Arahan Wakapolda dalam Latkatpuan OPS Mantap Praja TA 2024

Palembang, Arahan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, SIK., diwakili Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain, SIK., M.Si., kepada peserta peningkatan kemampuan personil Operasi mantap Praja 2024 di ballroom Aston Palembang. Selasa, 30/07/2024, sore.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain, SIK., M.Si., dan dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sumsel serta perwakilan Kajati Sumsel, perwakilan KPU Sumsel, Perwakilan Bawaslu,Kasubdit 1Ditpid Bareskrim Polri ,saksi ahli Kominfo RI dan tamu undangan lainnya yang diikuti peserta (Katpuan) Penyidik dan penyidik pembantu Ditkrimsus, Ditkrimum Polda Sumsel dan para kasat Reskrim, Kanit Pidum, Personil Pidum, Kanit Pidsus, Operator Siber Polrestabes/Polres Jajaran.

Dalam arahannya Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain, SIK., M.Si.,

menyampaikan kesiapan Operasi Mantap Praja 2024. Fokus utama adalah menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten / Kota serentak 2024. Guna mensukseskan pesta Demokrasi Masyarakat, guna menentukan calon kepala daerah untuk memilih berdasarkan kesadaran sesuai hati nurani mereka (masyarakat) terhadap kemajuan pembangunan wilayah daerahnya", tambah mantan Dirreskrimsus Polda Sumsel.

Netralitas Polri dalam konteks pemilu dijelaskan berdasarkan dasar hukum yang mengatur bahwa Polri harus netral dalam kehidupan politik, tidak menggunakan hak memilih, dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Kemudian, Implementasi netralitas Polri mencakup pengamanan pemilihan dengan sikap netral dan tidak memihak kepada kontestan

manapun”, ujar Alumni Akpol 94.

Selain itu, anggota Polri dilarang memberikan komentar, penilaian, atau dukungan kepada kontestan Pilkada, serta tidak boleh melakukan tindakan atau pernyataan yang bisa mempengaruhi proses pemilihan oleh KPU dan Bawaslu.

Wakapolda juga menekankan, "Kepada peserta Latkatpuan Operasi mantap Praja T.A.2024 untuk menerapkan apa yang diperoleh dalam Katpuan dan sebagai perbandingan guna menambah bekal ilmu dari apa yang disampaikan para narasumber sehingga  dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas selaku anggota Polri dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Hukum, serta senantiasa berkoordinasi dengan Gakkumdu dalam menghadapi Permasalahan Pilkada, serta menjaga netralitas selaku Anggota Polri, dan senantiasa monitoring wilayahnya karena perbedaan karakteristik kerawanan sangat mempengaruhi guna Harkamtibmas", tutupnya. (Adel)