Setelah menyampaikan laporan, Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Pecinta Keadilan Kebenaran (APKK) Kabupaten Sarolangun, melakukan aksi demonstrasi ke Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selasa (9/2/2021).
Aksi tersebut mereka lakukan untuk meminta KEJAGUNG RI turun kelapangan melihat secara langsung Fisik jalan anggaran dari APBD dan APBDP tahun 2019/2020 di Kabupaten Sarolangun yang sangat tidak memenuhi Standar Qualitas sebagai mana yang sudah diatur baik dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
Iskandar koordinator Aksi mengatakan "meminta pihak Kejagung RI menangani dengan serius laporan kami yang telah diterima langsung oleh pihak Kejagung RI,
Tidak hanya itu kami juga meminta Kejagung RI bersama Kejati Jambi dan Kejari Sarolangun turun bersama-sama untuk melihat Fisik Jalan yang dibangun asal jadi oleh pelaksana proyek", ujar Iskandar.
Ariyanto Korlap 1 juga meminta kepada Kejaksaan Agung "panggil dan periksa Kadis PUPR, Kabid Bina Marga yang biasa dipanggil UCOK, Kepala ULP Sarolangun, periksa juga Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan INSPEKTORAT atas penggunaan anggaran APBD 2019 dan APBDP 2020 diatas 94 milyar yang kami duga gagal dalam pelaksanaannya, belum lagi 5%, dana perawatan jalan ibarat hilang di telan bumi", ucapnya.
Iskandar menambahkan "Kejaksaan agung (Kejagung) RI Harus Tegas dalam penegakan hukum. Sudah jelas-jelas sudah menetapkan pada tanggal 7/1/2019, 6 tersangka dalam kasus (IUP) Batu Bara yang sampai hari ini 9/2/2021, belum satu pun yang tertangkap oleh Kejagung, artinya hari ini kejagung gagal selaku penegak hukum di Republik Indonesia ini", ungkap Iskandar. (Yanto)
Social Header