Oleh: Darius Leka, S.H., M.H., (Advokat dan Praktisi Hukum)
Global-hukumindonesia.id, Jakarta – Publik kerap kali disuguhkan dengan pemandangan dramatis di layar kaca: pejabat publik yang digiring mengenakan rompi oranye, tumpukan uang tunai yang disita sebagai barang bukti, hingga penyegelan ruang kerja oleh aparat penegak hukum. Fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun penetapan tersangka yang terasa tiba-tiba sering kali memunculkan satu pertanyaan mendasar di ruang publik: Dari mana sebenarnya aparat penegak hukum tahu dan mulai mengendus sebuah kejahatan korupsi?
Sebagai seorang advokat yang kerap bersinggungan dengan sistem peradilan pidana, saya sering mendapati miskonsepsi di tengah masyarakat. Ada anggapan bahwa penegak hukum bergerak berdasarkan asumsi liar atau sentimen politik semata. Padahal, dalam kacamata hukum pidana formil, lahirnya sebuah kasus korupsi hingga masuk ke meja hijau adalah buah dari proses investigatif dan administratif yang sangat panjang, terukur, dan berbasis pada bukti ilmiah (scientific crime investigation).
Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi digawangi oleh tiga pilar utama: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketiganya memiliki payung hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pendekatan teknis yang berbeda pada tahap awal, namun bermuara pada satu tujuan: menemukan "bukti permulaan yang cukup".
Mari kita bedah anatomi awal mula terungkapnya kasus korupsi dari masing-masing institusi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
1. KPK: Dari Partisipasi Publik hingga Anomali Kekayaan.
Banyak yang mengira KPK memiliki "bola kristal" untuk mengetahui siapa yang sedang menerima suap. Faktanya, berdasarkan prosedur resmi dan data kinerja KPK, deteksi awal korupsi di lembaga antirasuah ini sangat mengandalkan sistem yang sistematis dan partisipatif. Penyelidikan KPK umumnya bermula dari empat pintu utama:
Pertama, Pengaduan Masyarakat (Dumas). Ini adalah urat nadi KPK. Laporan yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi KPK tidak langsung ditelan mentah-mentah, melainkan diverifikasi, ditelaah, dan dikaji secara mendalam sebelum ditindaklanjuti. Laporan yang berkualitas, yang disertai dengan petunjuk awal, kerap menjadi pintu masuk operasi besar.
Kedua, Klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif. Ketika Direktorat LHKPN menemukan adanya indikasi ketidakwajaran kekayaan—misalnya lonjakan harta yang tidak sesuai dengan profil pendapatan/gaji pejabat—temuan ini akan diklarifikasi. Jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, anomali ini menjadi dasar untuk membuka penyelidikan.
Ketiga, Laporan Gratifikasi. Pejabat yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya menunjukkan itikad baik. Namun, penelusuran lebih lanjut atas laporan gratifikasi dari pihak tertentu sering kali membuka kotak pandora adanya suap yang lebih sistematis.
Keempat, Inisiatif atau Pengembangan Internal. Kasus korupsi jarang berdiri sendiri. Dari satu tersangka yang ditangkap, pemeriksaan internal KPK kerap menemukan jejak aliran dana ke pihak lain (follow the money), yang kemudian melahirkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) baru.
2. Kejaksaan: Pendekatan Audit dan Intelijen Yustisial.
Bergeser ke Korps Adhyaksa, Kejaksaan memiliki mekanisme internal yang sangat kuat dalam mendeteksi kejahatan kerah putih, terutama yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Secara yuridis, hal ini diatur secara rigid dalam Peraturan Jaksa Agung (Perjagung) Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perjagung Nomor PER-017/A/JA/07/2014.
Berdasarkan regulasi tersebut, penyelidikan kasus korupsi oleh kejaksaan bersumber dari empat hal:
1. Laporan secara langsung dari masyarakat atau instansi lain;
2. Hasil audit BPK/BPKP;
3. Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal; dan
4. Pelimpahan perkara dari bidang lain di internal kejaksaan (intelijen, tindak pidana umum, atau perdata dan tata usaha negara/Datun).
Poin kedua dan keempat sangat krusial. Kejaksaan sering kali bekerja dalam senyap dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pendekatan ini murni berbasis data mutakhir dan bukti ilmiah terkait pembukuan negara. Jika audit menemukan adanya Mark-Up (penggelembungan dana) atau proyek fiktif, hal ini menjadi amunisi utama. Selain itu, bidang Intelijen Kejaksaan sering kali melakukan operasi tertutup pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) yang kemudian dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk dieksekusi.
3. Polri: Reserse, Taktik Lapangan, dan Laporan Informasi
Sebagai garda terdepan keamanan dan ketertiban, Polri memiliki instrumen investigasi yang paling mengakar hingga ke tingkat daerah. Dalam menangani tindak pidana korupsi, penyidik Polri tunduk pada Peraturan Kepolisian (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Menurut Pasal 5 Perkap tersebut, penyelidikan dilakukan berdasarkan dua hal pokok:
1. Laporan dan/atau pengaduan, yang harus disertai dengan surat perintah penyelidikan.
2. Informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, penyelidikan dapat dilakukan bahkan sebelum adanya laporan atau pengaduan resmi. Polisi cukup membuat Laporan Informasi (Model A) dan surat perintah untuk mulai bergerak.
Lalu, bagaimana wujud nyata penyelidikannya? Di sinilah keahlian reserse dimainkan. Pasal 6 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 merinci bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan antara lain melalui pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengamatan (observasi), wawancara, pembuntutan (surveillance), hingga penyamaran (undercover). Praktik-praktik ini memastikan bahwa ketika polisi menyergap transaksi suap atau korupsi, mereka telah mengantongi bukti visual dan kronologis yang tak terbantahkan.
Sebagai edukasi hukum bagi masyarakat, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara "Penyelidikan" dan "Penyidikan". Penyelidikan (Inquiry) adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan apakah ada suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sifatnya rahasia dan masih berupa dugaan awal.
Penyidikan baru dapat dilakukan—seperti yang diatur di lingkungan Kejaksaan maupun Polri dan KPK—jika hasil penyelidikan diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan proses gelar perkara. Gelar perkara ini melibatkan pendapat pejabat teknis penyidikan setingkat di bawahnya yang menyimpulkan bahwa "bukti permulaan yang cukup" telah terpenuhi. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, "bukti permulaan yang cukup" dimaknai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa).
Tanpa dua alat bukti tersebut, penegak hukum tidak berwenang menetapkan status tersangka. Hal ini adalah wujud nyata dari perlindungan Hak Asasi Manusia dan penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam sistem peradilan kita.
Dari paparan regulasi di atas, satu benang merah yang dapat ditarik adalah: aparat penegak hukum tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Meskipun mereka memiliki instrumen intelijen, audit BPK/BPKP, serta kewenangan surveillance dan penyamaran, pintu masuk paling efektif dan masif tetaplah berasal dari informasi dan pengaduan masyarakat (Dumas).
Sebagai advokat, saya mengajak masyarakat untuk tidak sekadar apatis atau menjatuhkan vonis sosial di media sosial. Jika melihat ada proyek aspal yang baru sebulan dibangun sudah hancur, atau ada pejabat daerah yang gaya hidupnya bak sultan padahal gajinya terukur, laporkan. Gunakan instrumen Dumas KPK, laporkan ke Kejaksaan, atau berikan informasi kepada Tipikor Polri.
Korupsi bukanlah kejahatan yang terungkap karena kebetulan. Ia terungkap karena perpaduan antara keberanian masyarakat untuk bersuara dan kecerdasan aparat dalam merangkai bukti ilmiah menjadi sebuah fakta hukum yang tak terbantahkan di muka persidangan. Salam Keadilan.
#edukasihukum #berantaskorupsi #kawaluangrakyat #shdariusleka #sorotan #foryou #fyp @semuaorang. (*)


Social Header