Global-hukumindonesia.id, Jakarta — Pemerintah memperkuat langkah antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah terpantau adanya peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah.
Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kini menjadi perhatian utama pemerintah menyusul kembali meningkatnya aktivitas titik panas di dua provinsi tersebut.Rabu September 2026.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengatakan, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan karhutla dan tidak ingin peningkatan hotspot dibiarkan berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Menurutnya, sebelumnya enam provinsi yang masuk dalam wilayah prioritas penanganan menunjukkan tren penurunan. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan peningkatan kembali di Kalbar dan Kalteng sehingga diperlukan langkah antisipasi secara cepat dan terukur.
“Setelah kemarin semua enam provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat", kata Raja Antoni seusai meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Raja Antoni menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah maupun unsur terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif.
Sebagai tindak lanjut, Raja Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan menuju Pontianak, Kalimantan Barat.
Kunjungan tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah mitigasi bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur keamanan.
Pertemuan dijadwalkan melibatkan Gubernur, Kapolda, Pangdam serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi", ujarnya.
Pemerintah Fokus Tekan Hotspot dan Titik Api
Selain meningkatkan koordinasi, pemerintah juga mendorong percepatan penanganan terhadap titik panas yang telah diverifikasi menjadi titik api.
Raja Antoni mengatakan, perkembangan hotspot dan fire spot menjadi dua indikator penting dalam menentukan langkah penanganan karhutla.
“Memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun", katanya.
Menurut dia, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat respons apabila ditemukan indikasi kebakaran di lapangan.
Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan memasuki September yang dinilai sebagai periode penting dalam pengendalian karhutla. Kondisi cuaca kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran sehingga langkah pencegahan perlu terus diperkuat.
Hotspot Kalbar dan Kalteng Mengalami Kenaikan
Data Sistem Informasi Karhutla (Sipongi) Kementerian Kehutanan dengan cut off 1 September menunjukkan adanya perubahan jumlah hotspot di sejumlah provinsi prioritas.
Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot tercatat meningkat dari 273 menjadi 859 titik. Sedangkan Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari 253 menjadi 623 titik.
Kenaikan juga tercatat di Sumatera Selatan, dari 20 menjadi 89 titik, serta Kalimantan Selatan dari 22 menjadi 73 titik.
Sementara itu, Riau tercatat masih berada pada angka 0 titik. Adapun Jambi mengalami kenaikan dari sebelumnya 0 menjadi 4 titik.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk terus memperkuat pemantauan dan koordinasi di wilayah rawan karhutla.
Langkah cepat pemerintah dalam melakukan evaluasi dan turun langsung memperkuat koordinasi di daerah menunjukkan komitmen untuk mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih besar. (DM)
Social Header