Global-hukumindonesia.id, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) RI bersama Basarnas, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dinas Pariwisata, serta pemangku kepentingan terkait menggelar rapat koordinasi menyusul sejumlah insiden kecelakaan pendakian di Gunung Rinjani dalam beberapa pekan terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan RI, Jenderal (Purn.) Budi Gunawan, memimpin evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian dan evakuasi di kawasan TNGR. Hasil rapat memutuskan langkah-langkah berikut:
1. Penutupan sementara seluruh jalur pendakian Gunung Rinjani hingga pemberitahuan lebih lanjut.
2. Penyempurnaan SOP pendakian dan evakuasi darurat untuk meningkatkan respons dalam kondisi ekstrem.
3. Perbaikan fasilitas keamanan dan sarana darurat di sepanjang jalur pendakian.
4. Verifikasi kelayakan jalur oleh tim gabungan (Basarnas, TNI, Polri dan Tim Mountaineering Indonesia) sebelum dibuka kembali.
“Keselamatan jiwa pendaki adalah prioritas utama. Jalur pendakian hanya akan dibuka setelah semua standar keamanan terpenuhi melalui koordinasi lintas instansi", tegas Menko Polkam, pada (18/07/2025).
Menko Polkam mengimbau masyarakat dan wisatawan mematuhi kebijakan ini guna memastikan keselamatan bersama. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan tata kelola dan mitigasi risiko di Gunung Rinjani.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Balai TNGR atau Posko Basarnas setempat. (Hadi/FKWSB)
Social Header