Berkawan Indonesia Layangkan Surat RDP ke DPRK Aceh Tamiang

Global-hukumindonesia.com, Aceh Tamiang - Koperasi Berkah Wartawan Indonesia (Berkawan Indonesia) layangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang. Rabu (31/05/2023). 

Hal tersebut, Amnurdani, Ketua Koperasi Berkah Wartawan Indonesia dalam pres rilisnya menyampaikan "Kami telah melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, sehubungan somasi pertama dengan Nomor : 016/KBWI-SI/V/2023 dan somasi kedua dengan nomor surat : 017/KBWI-SI/V/2023 tertanggal Rabu 24 Mei 2023, terkait Pengurangan Gaji Lembaga Keistimewaan Aceh yang ada di kabupaten Aceh Tamiang, belum dijawab oleh Pj. Bupati Aceh Tamiang Dr. Drs. Meurah Budiman, S.H.,M.H.", jelasnya.

"RDP dilayangkan berdasarkan undang-undang Pemerintahan Aceh nomor : 11 tahun 2006, terkait Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). 

"Juga berdasarkan pemberitaan yang tayang pada berbagai Media terkait, dugaan pengurangan gaji Lembaga tersebut, yang hanya berdasarkan perintah lisan dalam sebuah rapat koordinasi di dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh Tamiang. 

"Pengurangan gaji Lembaga tersebut, diduga hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan gaji dan dilakukan mulai bulan Januari 2023, padahal gaji baru mulai diamprah bulan Maret 2023.

Pengurangan gaji Lembaga tersebut juga tidak disertai kesiapan  Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah Aceh Tamiang tahun 2023.

"Diduga pengurangan gaji Lembaga dilakukan dengan sangat Terburu-buru oleh Pemerintah Daerah Aceh Tamiang, dengan alasan untuk kebutuhan Pemilu", jelasnya lagi.

Amnurdani menambahkan "Diduga pengurangan gaji Lembaga tidak mendasar, dan diharapkan kepada Pj. Bupati Aceh Tamiang sebagai pemegang amanah dari masyarakat, serta dalam rangka menyambut evaluasi kinerja semester pertama oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

"Dimohonkan untuk dapat mengembalikan gaji Lembaga keistimewaan Aceh tersebut, sesuai yang telah ditetapkan, sampai dengan semua proses administrasi dipersiapkan dengan baik", ungkap Dani, pada Pres rilisnya. (Tim/Ls).